NalarNusantara, Tulang Bawang — Di saat pemerintah gencar menyerukan efisiensi anggaran dan masyarakat masih bergulat dengan tekanan ekonomi, kebijakan belanja di lingkungan DPRD Tulang Bawang justru memantik kontroversi.
Anggaran perjalanan dinas tahun 2025 di lembaga legislatif tersebut tercatat mencapai sekitar Rp20 miliar. Nilai fantastis ini langsung menuai sorotan tajam, lantaran dinilai tidak sejalan dengan semangat penghematan yang digaungkan pemerintah di berbagai sektor.
Tak hanya itu, belanja untuk kebutuhan makan minum dan jamuan juga tercatat menyentuh angka sekitar Rp1,8 miliar, memperkuat dugaan adanya pola pengeluaran yang berlebihan di tubuh DPRD.
Besarnya alokasi tersebut disebut-sebut digunakan untuk berbagai kegiatan seperti kunjungan kerja, konsultasi, hingga koordinasi antar daerah. Namun, publik mulai mempertanyakan urgensi dan dampak nyata dari aktivitas tersebut.
Sejumlah kalangan menilai, nilai anggaran yang sangat besar membuka ruang terjadinya:
Mark-up biaya perjalanan dinas
Kegiatan yang tidak sebanding dengan output
Hingga potensi pemborosan sistematis
Apalagi, pola seperti ini kerap berulang dalam praktik anggaran di sejumlah daerah, di mana perjalanan dinas menjadi salah satu pos paling rawan disalahgunakan.
Selain perjalanan dinas, belanja makan minum yang mencapai miliaran rupiah juga menjadi sorotan. Anggaran ini dinilai tidak mencerminkan prinsip efisiensi, terlebih jika dibandingkan dengan kondisi riil masyarakat.
Kritik menguat karena besarnya pengeluaran tersebut dinilai tidak memberikan dampak langsung yang dirasakan oleh warga, terutama dalam peningkatan kesejahteraan atau pembangunan daerah.
Kebijakan anggaran ini dianggap kontras dengan realitas di lapangan. Di saat banyak masyarakat masih menghadapi:
Keterbatasan ekonomi
Infrastruktur yang belum merata
Kebutuhan dasar yang belum terpenuhi
Justru muncul angka-angka fantastis untuk aktivitas internal lembaga.
Gelombang kritik pun tak terhindarkan. Aktivis dan masyarakat mendesak:
Audit menyeluruh oleh BPK
Keterbukaan rincian penggunaan anggaran
Penjelasan resmi dari pihak DPRD
Jika tidak ada transparansi, potensi aksi protes dari mahasiswa dan masyarakat disebut bisa menjadi langkah lanjutan.
Besarnya anggaran perjalanan dinas dan belanja konsumsi DPRD Tulang Bawang tahun 2025 kini menjadi cermin tajam: ketika efisiensi hanya menjadi jargon, sementara praktik di lapangan justru menunjukkan indikasi pemborosan yang sulit dibenarkan.
RED.
